Pendidikan Polotik Menjelang Pemilu 2015 Bagi Masyarakat Desa

Pendidikan Polotik Menjelang Pemilu 2015 Bagi Masyarakat Desa - Perhelatan akbar pemilu 2015 semakin dekat, bahkan gaungnya sudah mulai santer terdengar dua tahun sebelumnya yaitu sekitar awal tahun 2014. Bursa kursi calon presiden pun mulai ramai diperbincangkan, nama-nama mulai bermunculan baik itu yang berlatar belakang pengusaha, petinggi TNI, direktur bank, seniman, pengacara, politikus, menteri bahkan isteri orang nomor satu negeri ini pun tak luput dari kehebohan bursa kursi pada pemilu tahun 2015.

Masyarakat pun ikut memprediksi siapa calon presiden terkuat di pemilu 2015. Bagaimana tidak, media cetak dan televisi begitu gencar menampilkan sosok-sosok yang digadang-gadang akan bersaing di kompetisi lima tahunan tersebut. Dalam berita percaturan politik pasti dikaitkan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi bahkan hal-hal sepele yang berkaitan dengan politik akan langsung dipoles sedemikian rupa sehingga nampak erat dengan persaingan pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan ... tahun 2015 nanti.

Untuk masyarakat desa yang secara umum lebih banyak menonton televisi dibandingkan membaca koran, media televisi merupakan sarana paling ampuh untuk menggiring pada pembahasan politik Indonesia. Akan tetapi perlu dipahami bahwa masyarakat desa cenderung bukan pemirsa setia program berita, karena paradigma yang berkembang dalam masyarakat menyatakan bahwa televisi merupakan media hiburan. Oleh karena itu, sosok yang muncul dalam iklan atau cuplikan lebih melekat pada ingatan masyarakat desa. Hal ini menyebabkan wawasan politik masyarakat desa tergolong rendah, namun perlu diingat bahwa di sisi lain angka partisipatifnya sangat potensial. Kondisi ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai apa yang diinginkannya.

Pendidikan politik sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam rangka membentuk karakter pemilih cerdas yang demokratis. Dalam hal ini, perlu adanya kegiatan penyuluhan dengan pendekatan yang tepat dari pihak-pihak terkait misalnya dari KPU atau LSM yang berada pada posisi netral dan tidak memiliki kepentingan dalam pemilu 2015. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa pendekatan yang digunakan haruslah sesuai dengan karakter masyarakat desa yang cenderung tidak terbiasa dengan hal-hal formal dan seremonial sehingga informasi-informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif dan berkelanjutan. Semoga dengan pendidikan politik masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam aktivitas demokrasi yang tepat dalam rangka menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia sehingga pada pemilu tahun 2014 yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Amin.

[Sih Aulia NF/ KIM Sadawangi]